Objek dan Non-Objek PPh

OBJEK PPh

Pasal 4 ayat 1 huruf c

Badan

Laba usaha
Pasal 4 ayat 1 huruf d

Badan

Pemegang sahamà keuntungan pengalihan harta kepada pemegang saham, keuntungannya dilihat dari selisih dengan harga pasar

Likuidasi à keuntungan pengalihannya dari selisih harga pasar dengan nilai buku harta

Pengalihan harta sebagai penyertaan modal atau pengganti saham à keuntungan pengalihan selisih harga pasar dengan nilai sisa buku

Keuntungan karena pengalihan harta baik berupa hibah, bantuan atau sumbangan

Pemilik hak tambang à keuntungan mengalihkan hak kepada WP lain

Pasal 4 ayat 1 huruf e

Badan

Menerima pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Pasal 4 ayat 1 huruf h

Badan

Royalti atau imbalan berupa pengalihan hak

Pasal 4 ayat 1 huruf i

Badan

Menyewakan harta

Pasal 4 ayat 1 huruf k

Badan

Pembebasan utang

Pasal 4 ayat 1 huruf l

Badan

Keuntungan karena fluktuasi kurs

Pasal 4 ayat 1 huruf m

Badan

Revaluasi

Pasal 4 ayat 1 huruf o

Perkumpulan

Menerima iuran dari anggota perkumpulan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

Pasal 4 ayat 1 huruf p

Badan

Tambahan kekayaan netto yang belum dikenakan pajak

Pasal 4 ayat 1 huruf q

Badan

Berbasis syariah

Pasal 4 ayat 1 huruf s

Bank Indonesia

Surplus BI

Non-Objek PPh

Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1

BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK DAN DISAHKAN OLEH PEMERINTAH

Menerima bantuan atau sumbangan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh yang berhak diatur di dalam PP 60 tahun 2010.

Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2

BADAN KEAGAMAAN, BADAN PENDIDIKAN, BADAN SOCIAL TERMASUK YAYASAN, KOPERASI

Menerima harta hibahan

Pasal 4 ayat 3 huruf c

Badan

Menerima Harta termasuk setoran tunai sebagai pegganti saham atau sebagai penyertaan modal

Pasal 4 ayat 3 huruf f

PT, KOPERASI, BUMN, BUMD

Dividen dengan syarat : dividen berasal dari dana cadangan laba ditahan dan bagi PT, BUMN, BUMD memiliki kepemilikan paling rendah 25%

Pasal 4 ayat 3 huruf g

DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

Menerima iuran dari siapapun

Pasal 4 ayat 3 huruf h

DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

Penghasilan dari modal yang ditanamkan sesuai dengan PMK 234/PMK.03/2009

Pasal 4 ayat 3 huruf i

ANGGOTA CV , PERSEKUTUAN, FIRMA, KONTRAK INVESTASI KOLEKSTIF

Menerima atau memeroleh bagian laba

Pasal 4 ayat 3 huruf k

Perusahaan modal ventura

Bagian laba dari pasangan modal ventura dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Diatur oleh KMK 250/KMK.04/1995

Pasal 4 ayat 3 huruf m

Lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang sudah terdaftar pada masing-masing instansi
Sisa lebih yang ditanamkan dalam bentuk sarana prasarana dalam waktu 4 tahun sejak diperolehnya isa lebih

Pasal 4 ayat 3 huruf n

BADAN YANG MENGALAMI BENCANA ALAM

Menerima bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu berdasarkan ketentuan PMK 247/PMK.03/2008

Penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf d

Badan keagamaaan, badan social

Penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf j

Kukesra, KUT, KUR, kredit perumahan sederhana

Pembebasan utang yang diterima oleh debitur kecil